QWEEPY.CO.ID
Berita

Tahun 2020 Semua Pemilik Mobil di Depok Wajib Memiliki Garasi Pribadi

Kemacetan jalan raya menjadi masalah darurat bagi Negeri ini. Sehingga Pemerintah mulai menurunkan berbagai cara agar bisa mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi. Baru-baru ini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Rancangan berisi tentang himbauan agar semua pemilik mobil yang ada di Kota Depok wajib memiliki garasi pribadi.

Dinas Perhubungan Kota Depok saat ini sedang mengkaji rancangan dari Pemkot Depok agar bisa segera diserahkan dan disahkan oleh DPRD. Dadang Wihana selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok menyatakan bahwa Raperda akan masuk pembahasan di rapat DPRD November 2019. Kendati seperti itu, peraturan ini baru bisa dijalankan tahun depan yaitu 2020.

“Jadi dibahas, terus pengesahan. Nah kami punya waktu enam bulan hingga satu tahun buat sosialisasi. Edukasi dulu kepada warga,” kata Pak Dadang Wihana seperti yang dikutip oleh CNNIndonesia.com, Kamis (11/7).

Ternyata, asal mula terbentuknya Raperda ini karena banyaknya keluhan dari warga Kota Depok. Mereka mengeluhkan masalah kemacetan yang terjadi. Banyaknya warga yang memarkirkan kendaraan terutama mobil di sembarang tempat sehingga mengganggu warga lain. Jalan yang tadinya luas menjadi sempit karena mobil berjejer di bahu jalan.

Banyaknya mobil yang parkir di bahu jalan tentu karena si pemilik mobil tersebut tidak memiliki garasi. Selain itu, bukan hanya bahu jalan yang menjadi sasaran. Tapi, ternyata fasilitas umum seperti lapangan dan area taman bermain menjadi lahan parkir bagi para pemilik mobil.

“Itu dasarnya aspirasi dari warga karena ruang milik jalan banyak digunakan oleh warga untuk parkir sehingga mengganggu warga lain,” tutur Dadang Wihana.

“Kadang-kadang punya ruah, mobil dua, satu di dalam, satu di luar. Nah kadang dua-duanya di luar. Padahal ruang itu tidak boleh digunakan. Masa fasos (fasilitas sosial) atau fasum (fasilitas umum) digunakan parkir,” ucap Pak Dadang Wihana lagi kemudian.

Untuk menindaklanjuti Raperda yang sudah diajukan, Pak Dadang nantinya akan mengumumkan teknis Raperda usai dilaksanakannya pembahasan bersama DPRD. Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga bertugas untuk menyiapkan sanksi administrasi berupa denda bagi para pelanggar peraturan.

“Soal teknis kan masih kami kaji, makanya nanti baru kami jelaskan,” begitu ujar Pak Dadang menutup perbincangan dengan wartawan.

Semoga rencana di tahun 2020 ini berhasil mengurangi ketidaktertiban di Kota Depok. Rencana tersebut juga diharapkan mampu mengatasi masalah kemacetan di Indonesia.

Related posts

Ganjar meminta pegawai negeri yang mendukung radikalisme untuk mundur

Rey Wahyudi

Gempa bumi melanda Bali selama perayaan Galungan

Rey Wahyudi

Anies memperpanjang perjalanan bisnis ke luar negeri dalam satu hari

Rey Wahyudi

Tiga kontraktor Blok Koridor akan mempertahankan peran setelah 2023

Rey Wahyudi

BPN Mengklaim Bahwa Tidak pernah Mengundang Bawaslu Dan KPU

Rey Wahyudi

Pemerintah kota mengajukan gugatan terhadap pemasok bus berkarat

Rey Wahyudi