QWEEPY.CO.ID
Berita

PKS, PDI-P mencari titik temu pada kepemimpinan MPR, amandemen konstitusi

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan sikap tegas sebagai partai oposisi, pihak nya telah menyatakan kesiapan nya untuk membuka pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa tentang komposisi komposisi MPR (MPR).

Eksekutif PKS Mardani Ali Sera mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa partai telah membahas masalah ini dengan PDI-P, termasuk berbicara dalam MPR, juga tentang perubahan kepemimpinan di DPR.

“Komunikasi informal dan pribadi masih berlangsung,” kata Mardani kepada, menekankan bahwa partai Islam akan tetap sebagai partai oposisi.

Sebelum nya, PDI-P telah mendekati Partai Gerindra Prabowo Subianto dan partai-partai lain yang telah memenangkan kursi di DPR selama pemilu April, dan berharap komposisi kepemimpinan MPR akan mewakili semua partai politik.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo belum bertemu dengan kepemimpinan PKS sejak ia dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden 2019, tetapi ia telah bertemu dengan para pemimpin dari tiga partai politik lain yang mendukung kampanye Prabowo-Sandiaga Uno: Gerindra, Nasional Partai Amanat (PAN) dan Partai Demokrat (PD).

Mardani mengatakan bahwa PKS tidak mencari jabatan MPR, tetapi menekankan bahwa partai tersebut siap untuk bekerja sama dengan partai-partai lain yang memiliki agenda serupa, seperti PDI-P dan Partai Golkar.

Secara khusus, Mardani mengklaim bahwa partai-partai tertarik untuk mengubah sistem politik negara melalui amandemen UUD 1945. “Elite di PDI-P, Gerindra, PKS, dan PAN memiliki visi yang sama,” kata nya, merujuk pada amandemen konstitusi.

Dia juga menambahkan bahwa amandemen tersebut akan mengembalikan MPR sebagai institusi pembuat hukum tertinggi di negara ini, seperti pada masa rezim Orde Baru Presiden Soeharto.

MPR juga diharapkan untuk mendapatkan kembali kewenangan nya kembali di dalam menyusun kebijakan untuk rencana pembangunan jangka panjang seperti pedoman kebijakan negara (GBHN), yang di hapuskan selama Era Reformasi.

Pakar hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti dari Sekolah Hukum Jentera di Jakarta mengatakan dia tidak setuju dengan upaya partai politik saat ini untuk mencari titik temu di MPR, termasuk komposisi kepemimpinan nya.

Related posts

Pemimpin partai paling lama, Megawati mungkin akan memimpin PDI-P lagi

Rey Wahyudi

BPN Mengklaim Bahwa Tidak pernah Mengundang Bawaslu Dan KPU

Rey Wahyudi

Identitas 9 Penumpang Wafat Tabarakan Beruntun di Tol Cipali

Rey Wahyudi

Ahok percaya karir politiknya ‘sudah berakhir’

Rey Wahyudi

Perlunya Angkutan Online dengan Angkutan Umum Diintegrasikan

Rey Wahyudi

Empat tewas, tujuh terluka dalam bentrokan berdarah di Mesuji

Rey Wahyudi